Rencana Cadangan Bitcoin Strategis AS Tersendat, Lembaga Federal Berebut Kendali

Rencana pemerintahan Trump untuk membentuk US Strategic Bitcoin Reserve (SBR) dilaporkan menghadapi hambatan tak terduga: perbedaan pandangan di internal pemerintah mengenai bentuk hukum cadangan tersebut dan lembaga federal mana yang seharusnya memegang kendali utama atas aset Bitcoin. Menurut Bloomberg, sengketa berpusat pada desain tata kelola dan otoritas pengawasan. Perintah eksekutif Presiden AS Donald Trump pada Maret 2025 sebelumnya mengarahkan agar SBR ditempatkan di Departemen Keuangan (Treasury), sementara lembaga lain membantu melalui mekanisme penyitaan aset. Kini muncul pertanyaan apakah Treasury memiliki kewenangan hukum untuk mengelola kepemilikan Bitcoin, sehingga prosesnya tidak melaju semulus rencana awal. Sumber Bloomberg menyebutkan Departemen Perdagangan (Commerce) dipertimbangkan sebagai kandidat alternatif untuk memimpin pengawasan, sementara Departemen Kehakiman (Justice Department) menelaah opsi yang tersedia secara hukum bersama kementerian terkait. Isu ini dipandang penting bagi pelaku pasar karena struktur pengelolaan akan memengaruhi cara aset diamankan, bagaimana keputusan "hold" atau penjualan diambil, serta batasan hukum apa yang melekat dalam jangka panjang—terutama bila kerangka akhirnya berbeda dari rancangan awal perintah eksekutif. Secara kebijakan, SBR dimaksudkan menggeser posisi Bitcoin dalam perencanaan keuangan pemerintah: dari aset yang umumnya disita lalu dilikuidasi melalui proses pengadilan, menjadi aset cadangan strategis. Gedung Putih membingkai langkah ini sebagai bagian dari upaya memperkuat peran Amerika Serikat sebagai "crypto capital" melalui formalisasi peran Bitcoin. Dalam pernyataan kepada Cointelegraph, juru bicara Gedung Putih Liz Huston mengatakan pemerintah masih mengevaluasi "struktur terbaik untuk Strategic Bitcoin Reserve dan US Digital Asset Stockpile", menegaskan prosesnya masih berjalan. Di lapangan, AS sudah memiliki Bitcoin. Pemerintah AS saat ini memegang 328.372 Bitcoin senilai US$21,1 miliar, menjadikannya pemilik Bitcoin tingkat negara terbesar yang diketahui. Selama bertahun-tahun, sebagian kepemilikan tersebut dijual melalui tindakan yang diperintahkan pengadilan, menunjukkan bahwa realitas operasional kepemilikan Bitcoin negara sangat dipengaruhi proses hukum yang berkelanjutan. Sementara eksekutif berdebat lintas lembaga, Kongres juga menempuh jalur legislasi. Sejumlah rancangan, termasuk BITCOIN Act dan ARMA Act yang diperkenalkan pada Mei, menargetkan akumulasi total 1 juta Bitcoin dalam lima tahun melalui strategi "budget-neutral". Penasihat kripto utama Gedung Putih, Patrick Witt, menyebut ARMA sebagai "Version 2" dari BITCOIN Act dan mengatakan Gedung Putih telah menghabiskan banyak waktu untuk mengkaji implikasi hukum pembentukan cadangan Bitcoin. Ia menyebutnya sebagai "breakthrough" untuk menempatkan program pada dasar hukum yang lebih kuat sekaligus memastikan perlindungan aset. Dalam kerangka ARMA, Bitcoin akan ditahan setidaknya 20 tahun, kecuali dijual untuk menurunkan utang nasional AS yang mendekati US$40 triliun. Ketentuan ini menonjolkan ketegangan yang akan dipantau investor: kebijakan ingin menciptakan daya tahan dan nilai strategis jangka panjang, tetapi tetap menyediakan jalur likuiditas untuk tujuan pengurangan utang. Cara otoritas penjualan ini diterapkan berpotensi dipengaruhi oleh persoalan legal dan pengawasan yang kini mempersulit struktur di ranah eksekutif. Dari sisi industri, konsep SBR tetap dinilai positif. Sejumlah pelaku melihat formalisasi Bitcoin sebagai aset cadangan strategis dapat memperkuat legitimasi Bitcoin sebagai aset investasi dan kebijakan—mendekatkan posisinya pada kategori cadangan yang lazim di institusi tradisional. Tim Kotzman, host Bitcoin Treasuries Podcast, menilai SBR bukan sekadar mendukung Bitcoin, tetapi "memvalidasi kategori baru dalam alokasi modal". Ia membandingkan adopsi awal oleh perusahaan publik dengan arah baru di mana negara-negara mulai bergerak serupa. Cointelegraph sebelumnya mencatat 15 negara memegang Bitcoin, tetapi El Salvador disebut sebagai satu-satunya negara yang secara resmi membentuk cadangan Bitcoin dan melakukan pembelian rutin. Bagi pembaca, inti perkembangannya adalah fokus perdebatan tampaknya bergeser dari "perlukah cadangan itu ada" menjadi "bagaimana cadangan itu diatur"—mulai dari lembaga mana yang memimpin, kewenangan hukum apa yang berlaku, sampai mekanisme perlindungan jangka panjang dan likuiditas di masa depan. Agenda terdekat yang patut dipantau: seberapa cepat tinjauan lintas lembaga menyelesaikan persoalan kewenangan, serta apakah kerangka ARMA—termasuk aturan penahanan jangka panjang yang dikaitkan dengan pengurangan utang—bergerak menuju struktur mengikat yang mengurangi ketidakpastian mengenai siapa yang mengendalikan cadangan tersebut dalam praktik.