Tillis dan Gallego Rampungkan Revisi Aturan Benturan Kepentingan di Clarity Act

Dua senator dari dua kubu politik berbeda merampungkan penulisan ulang salah satu bagian paling sensitif secara politik dalam RUU kripto terbesar di Kongres. Tantangannya sekarang: meyakinkan anggota lain untuk benar-benar membaca naskahnya sebelum Washington memasuki masa reses. Senator Thom Tillis (R-NC) dan Ruben Gallego (D-AZ) pada 29 Juli menuntaskan revisi bipartisan atas ketentuan benturan kepentingan dalam Digital Asset Market Clarity Act. Perubahan ini memperketat pembatasan keterlibatan pejabat tinggi federal dengan aset digital. Mayoritas legislator disebut belum menelaah bahasa baru tersebut, sementara reses Senat pada Agustus kian dekat. Revisi Tillis–Gallego pada dasarnya menjadi tandingan terhadap proposal etika yang didukung Gedung Putih dan dirilis pada 22 Juli. Versi sebelumnya menuai kritik tajam dari Demokrat yang menilai isinya tidak memadai, terutama karena adanya klausul "sunset" pada 2029 yang akan membuat pembatasan itu berakhir. Naskah revisi terbaru belum dipublikasikan, tetapi dirancang untuk memberlakukan batas yang lebih ketat terkait cara pejabat federal dapat berinteraksi dengan penerbitan aset digital. Di luar isu etika, RUU payung ini menargetkan pembagian kewenangan pengawasan antara SEC dan CFTC, pembentukan kerangka yang lebih jelas untuk pasar spot komoditas digital, serta pembahasan isu-isu sulit seperti imbal hasil stablecoin dan pencegahan pendanaan ilegal. Meski begitu, kemajuan paket ini bergantung pada kesepakatan soal pagar pengaman benturan kepentingan. Gallego, Demokrat periode pertama dari Arizona, termasuk di antara Demokrat yang mendukung pelolosan versi awal CLARITY Act dari Senate Banking Committee pada 14 Mei, ketika disetujui dengan suara 15–9. Dari sisi jadwal, Pemimpin Mayoritas Senat John Thune menyampaikan bahwa pemungutan suara prosedural dapat dilakukan pada rentang 29 Juli hingga 1 Agustus. Thune juga secara terbuka meragukan apakah pembahasan RUU secara penuh dapat tuntas sebelum reses Agustus. Di DPR, versi mereka—H.R. 3633—telah lolos pada Juli 2025 dengan suara 294–134. Senat sendiri menghabiskan sebagian besar setahun terakhir untuk mengajukan revisi, menegosiasikan kesepakatan tambahan, dan bergantian mempertimbangkan berbagai proposal etika. Bagi investor kripto, CLARITY Act dipandang sebagai upaya paling serius sejauh ini untuk menarik garis yurisdiksi yang tegas antara SEC dan CFTC terkait aset digital. Ketentuan mengenai imbal hasil stablecoin yang disisipkan dalam RUU yang lebih luas ini juga patut dicermati. Cara Kongres memperlakukan stablecoin berimbal hasil akan berdampak langsung pada protokol DeFi, bursa terpusat yang menawarkan produk stablecoin, serta posisi kompetitif penerbit stablecoin berbasis AS dibanding alternatif lepas pantai. Kerja sama lintas partai Tillis dan Gallego dinilai penting, mengingat menyatukan Republik dan Demokrat dalam bahasa etika untuk legislasi kripto—terlebih pada tahun pemilu—bukan perkara mudah. Pertanyaan berikutnya: apakah Senat akan memperlakukan revisi ini sebagai naskah final yang siap diputuskan, atau sekadar pekerjaan rumah yang baru disentuh setelah libur musim panas.