SEC Gelar Rapat Mendesak Bahas Kerangka Regulasi Kripto
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menjadwalkan rapat internal bulan ini untuk menyusun kerangka regulasi industri aset kripto, dengan tujuan memberi kejelasan yang selama ini dinilai dibutuhkan pelaku pasar. Rapat akan dipimpin Ketua SEC Paul Atkins, yang pada saat bersamaan merilis "Statement on the 2026 Regulatory Agenda" dan menegaskan bahwa SEC bekerja bersama pemerintahan saat ini untuk menjadikan AS "the crypto capital of the world."
Fokus rapat mencakup tiga rancangan aturan baru. Pertama, paket pengecualian dan "safe harbors" yang akan menetapkan jalur hukum bagi perusahaan untuk melakukan penggalangan dana berbasis kripto, termasuk pedoman terkait Initial Coin Offerings (ICO), imbal hasil staking, dan airdrop.
Kedua, pembaruan aturan untuk bursa kripto dan broker-dealer, termasuk alternative trading systems (ATS) seperti Securitize Markets. SEC berencana menyesuaikan ketentuan pencatatan (recordkeeping), menetapkan persyaratan modal likuid minimum, serta merumuskan aturan insolvensi.
Ketiga, aturan mengenai kustodian on-chain institusional untuk aset digital. Kerangka ini ditujukan untuk melegalkan perdagangan real-world assets (RWA) dalam skema yang patuh regulasi.
Di luar tiga agenda utama tersebut, SEC juga akan membahas mekanisme agar token dapat bertransisi keluar dari kategori "sekuritas" ketika jaringan dasarnya telah cukup terdesentralisasi. Lembaga ini juga ingin melegalkan pengembangan antarmuka (front-end) untuk platform decentralized finance (DeFi). Pengembang akan dikecualikan dari kewajiban mendaftar sebagai broker-dealer selama mereka tidak mengeksekusi transaksi di platform yang mereka bangun.
Langkah ini sejalan dengan janji Presiden AS Donald Trump untuk mendukung industri kripto. Rapat SEC juga berlangsung pada bulan yang sama ketika Kongres dijadwalkan membahas CLARITY Act yang berfokus pada kripto. Setelah rapat, SEC akan menerbitkan draf aturan terlebih dahulu sebelum memfinalkannya pada akhir tahun ini, membuka ruang masukan publik dari perusahaan kripto, investor, dan pengacara agar penyesuaian dapat dilakukan sebelum aturan ditetapkan.
