NOBLE Dukung CLARITY Act, Jadi Kelompok Penegak Hukum Besar Pertama yang Menyokong RUU Ini

National Organization of Black Law Enforcement Executives (NOBLE) menjadi organisasi penegak hukum besar pertama yang secara resmi menyatakan dukungan terhadap Digital Asset Market CLARITY Act (CLARITY Act), di tengah perdebatan legislatif ketika sejumlah kelompok penegak hukum lain menyampaikan kekhawatiran atas rancangan tersebut. Dukungan itu disampaikan dalam surat bertanggal 1 Juli 2026 yang ditujukan kepada Pemimpin Mayoritas Senat John Thune dan Pemimpin Minoritas Senat Charles Schumer. Presiden Nasional NOBLE Reneé Hall menulis bahwa organisasinya telah menelaah CLARITY Act dan memutuskan untuk memberikan endorsement formal. Surat tersebut mengakui adanya perbedaan pandangan di komunitas penegakan hukum terkait beberapa pasal, tetapi menilai kekhawatiran itu tidak menghapus nilai keseluruhan RUU bagi penyidik. Menurut NOBLE, CLARITY Act memuat sejumlah ketentuan yang akan memberi kemampuan baru yang bermakna bagi penegak hukum sembari mempertahankan kewenangan penegakan pidana yang telah lama berlaku. NOBLE menyoroti manfaat operasional yang diklaim akan muncul dari RUU ini, antara lain: perluasan kewajiban regulasi bagi lebih banyak pelaku di industri aset digital, penguatan kewenangan penyitaan/forfeiture aset digital, persyaratan kepatuhan baru untuk meningkatkan transparansi, serta pengawasan tambahan terhadap kios aset digital. NOBLE menilai rangkaian ketentuan tersebut akan memperluas visibilitas investigatif dan menambah perangkat untuk memerangi kejahatan keuangan. Surat itu juga menegaskan bahwa RUU tidak mengubah kewenangan pidana federal yang selama ini menjadi dasar kerja penyidik dan jaksa. NOBLE menyebut ketentuan terkait pencucian uang, layanan pengiriman uang tanpa izin, konspirasi, aiding and abetting, serta penegakan sanksi tetap berlaku sepenuhnya. CLARITY Act turut memasukkan Blockchain Regulatory Certainty Act (BRCA) yang bertujuan memperjelas aturan bagi pengembang blockchain dan penyedia layanan. Sejumlah kelompok penegak hukum sebelumnya menyampaikan kekhawatiran bahwa pasal-pasal BRCA berpotensi menimbulkan celah pengawasan. Dukungan NOBLE secara implisit menolak pembacaan tersebut dengan menekankan bahwa kerangka hukum pidana yang ada tidak disentuh. Dari sisi politik, Senator Cynthia Lummis—salah satu pendukung terkuat RUU—menyatakan bahwa Amerika Serikat memimpin setiap revolusi teknologi besar, mulai dari rel kereta api, internet, hingga ponsel pintar, dan menilai aset digital sebagai gelombang berikutnya. Menurutnya, CLARITY Act memastikan AS tidak menyerahkan kepemimpinan itu kepada pihak lain. NOBLE juga menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara Kongres, Departemen Kehakiman, Departemen Keuangan, FinCEN, aparat penegak hukum negara bagian dan lokal, jaksa, regulator, serta pelaku industri. Langkah ini dinilai krusial agar penyidik memperoleh pelatihan, panduan, dan sumber daya yang memadai seiring evolusi industri aset digital. Disklaimer: Informasi dalam artikel ini disediakan untuk tujuan informasi dan edukasi semata, bukan merupakan nasihat keuangan atau nasihat apa pun. Coin Edition tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penggunaan konten, produk, atau layanan yang disebutkan. Pembaca disarankan berhati-hati sebelum mengambil tindakan apa pun terkait perusahaan.