Bank Sentral India Dorong Pembatasan Eksposur Kripto di Perbankan

Bank sentral India (Reserve Bank of India/RBI) tengah menimbang pendekatan kebijakan untuk menahan aktivitas kripto, dengan fokus membatasi interaksi bank serta lembaga keuangan yang diawasi dengan aset digital dan stablecoin yang diterbitkan pihak swasta, menurut laporan The Economic Times. Sikap ini diperkirakan menjadi masukan dalam peninjauan menyeluruh kerangka aset digital India, seiring para pembuat kebijakan menyiapkan laporan. Dalam catatan latar belakang yang ditelaah Komite Tetap Parlemen untuk Keuangan, pejabat RBI disebut menegaskan kembali upaya mencegah kripto digunakan untuk pembayaran dan penyelesaian transaksi, sekaligus menjaga eksposur sektor perbankan tetap terkendali. Materi tersebut juga menyampaikan pandangan bahwa penerapan regulasi "tradisional" pada kripto berpotensi memberi legitimasi yang tidak semestinya pada aset spekulatif dan memunculkan persepsi aman yang menyesatkan bagi pengguna. Di sisi lain, RBI meminta pembuat kebijakan membedakan kripto dari instrumen yang ditokenisasi (tokenized instruments) yang sudah berada dalam pengawasan regulator. Poin-poin utama - RBI disebut lebih memilih strategi "containment" untuk kripto—terutama dengan membatasi keterlibatan sektor perbankan—alih-alih melarang kepemilikan secara menyeluruh. - Pejabat RBI kembali mendukung pelarangan penggunaan kripto untuk pembayaran dan penyelesaian transaksi guna menekan risiko sistemik dari aset digital dan stablecoin swasta. - RBI memperingatkan bahwa memperlakukan kripto seperti produk keuangan konvensional yang teregulasi dapat memberi legitimasi berlebihan pada token spekulatif. - RBI meminta regulator tidak menyamakan kripto dengan sekuritas pemerintah atau obligasi korporasi yang ditokenisasi. - Profil adopsi kripto India masih diperdebatkan: Chainalysis menempatkan India di peringkat pertama dalam 2025 Global Crypto Adoption Index, sementara RBI disebut mempertanyakan metodologinya. Logika kebijakan "containment" The Economic Times melaporkan bahwa Deputi Gubernur RBI Rohit Jain dan Direktur Eksekutif P. Vasudevan menyampaikan pandangan bank sentral kepada Komite Tetap Parlemen untuk Keuangan pada Kamis. Dalam paparan tersebut, pelarangan total disebut tetap menjadi "opsi kebijakan yang diakui", tetapi arah operasionalnya menitikberatkan pada pembatasan peran kripto dalam fungsi inti sistem keuangan, khususnya pembayaran dan penyelesaian transaksi. Kekhawatiran RBI, menurut laporan itu, adalah bank dan institusi lain dapat menjadi saluran penularan risiko bila diizinkan memfasilitasi transaksi kripto secara langsung atau memiliki eksposur terhadap stablecoin yang diterbitkan swasta. Karena itu, RBI disebut merekomendasikan kebijakan yang mencegah penggunaan kripto dalam pembayaran dan penyelesaian transaksi, sambil membatasi sejauh mana aktivitas aset digital dapat merembes ke sistem perbankan. RBI juga menggarisbawahi desain regulasi. Penerapan pendekatan pengaturan yang lazim digunakan untuk instrumen keuangan konvensional pada aset kripto dinilai dapat membuat token spekulatif terlihat sah. Dampaknya, pengguna bisa menangkap "persepsi aman yang keliru". Meski begitu, RBI menekankan pembedaan penting: kripto tidak seharusnya disatukan dengan sekuritas pemerintah yang ditokenisasi, obligasi korporasi yang ditokenisasi, serta produk keuangan lain yang sudah teregulasi. Implikasinya, RBI tampak lebih menerima tokenisasi bila aset dasarnya sudah berada dalam perimeter regulasi, sementara penggunaan "kripto" secara luas—terutama yang spekulatif—dipandang sebagai kategori risiko berbeda. Menggema dengan pendekatan RBI pada 2018 Dorongan "containment" ini sejalan dengan pola yang pernah ditempuh RBI pada 2018. Saat itu, bank sentral menginstruksikan lembaga keuangan yang diawasi untuk berhenti berhubungan dengan kripto atau menyediakan layanan kepada pihak yang terlibat dalam kripto. Langkah tersebut pada praktiknya memutus banyak bursa kripto dari akses layanan perbankan tanpa melarang individu memiliki atau memperdagangkan kripto. Kebijakan tersebut kemudian digugat dan dibatalkan. Mahkamah Agung India membatalkan surat edaran itu pada Maret 2020. Pengadilan mengakui kewenangan RBI mengambil langkah pencegahan, tetapi menyimpulkan pendekatan itu tidak memenuhi standar "proporsionalitas", dengan catatan RBI tidak menunjukkan kerugian yang dialami entitas teregulasi yang terdampak. Pada Mei 2021, RBI menegaskan bahwa bank tidak dapat merujuk pada edaran yang sudah dibatalkan tersebut ketika menyarankan nasabah menghindari transaksi kripto. RBI juga menyatakan lembaga teregulasi tetap dapat menerapkan ketentuan know-your-customer (KYC), anti-money laundering (AML), dan kepatuhan valuta asing, sehingga praktik kepatuhan tetap berjalan walau pembatasan langsung yang lama tidak lagi berlaku. Perbedaan yang tersirat dalam paparan terbaru adalah soal pembingkaian kebijakan: RBI tampaknya mendorong model yang membatasi akses kripto ke fungsi pembayaran dan penyelesaian transaksi serta menahan eksposur bank, bukan semata mengandalkan pemutusan hubungan bursa dengan perbankan. Pertanyaan kunci berikutnya adalah apakah Parlemen dan regulator dapat merumuskan kerangka seperti itu tanpa memicu keberatan proporsionalitas seperti yang mengemuka pada 2020. Tokenisasi vs kripto spekulatif Salah satu aspek penting dari posisi RBI yang dilaporkan adalah penekanan pada pemisahan kategori. RBI memperingatkan agar kripto tidak diregulasi seolah setara dengan instrumen keuangan mapan. Pada saat yang sama, pembuat kebijakan didorong membedakan aset kripto dari sekuritas pemerintah dan obligasi korporasi yang ditokenisasi—yang secara prinsip lebih dekat dengan pasar modal teregulasi. Bagi investor dan pelaku pasar, pembedaan ini signifikan karena tokenisasi sering dipandang sebagai jembatan antara keuangan tradisional dan teknologi distributed ledger. Jika regulator menerima argumen bahwa instrumen teregulasi yang ditokenisasi tidak semestinya dibatasi hanya karena menggunakan format teknis yang serupa, tokenisasi berpotensi berkembang dalam lingkungan kepatuhan yang lebih familiar. Sebaliknya, pendekatan sapu rata dapat membuat infrastruktur yang sama menghadapi pembatasan lebih ketat meski aset dasarnya sudah teregulasi. Secara praktis, fokus kebijakan bergeser ke "penggunaan" dan "fungsi". RBI disebut lebih menyoroti di mana kripto boleh digunakan (pembayaran dan penyelesaian transaksi) dan seberapa jauh dapat menembus sistem perbankan, dibanding hanya memusatkan perhatian pada siapa yang memiliki atau memperdagangkan token. Angka adopsi ikut diperdebatkan Sikap RBI juga terkait perdebatan soal tingkat adopsi kripto di India. Laporan menyebut India berada di peringkat pertama dalam 2025 Global Crypto Adoption Index versi Chainalysis, sementara RBI dikabarkan mempertanyakan metodologi di balik pemeringkatan adopsi sektor swasta. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa meski data adopsi sering dijadikan amunisi argumentasi kebijakan, belum ada kesepakatan tentang cara mengukur dan menafsirkan adopsi. Dengan kerangka regulasi India masih dalam proses peninjauan, perhatian pasar akan tertuju pada bagaimana gagasan "containment" tersebut diterjemahkan menjadi aturan konkret, terutama terkait penggunaan untuk pembayaran dan penyelesaian transaksi, ruang lingkup aktivitas yang diizinkan bagi sektor perbankan, serta batas pemisah antara instrumen teregulasi yang ditokenisasi dan kategori "kripto" yang lebih luas.