RBI Tegaskan Kembali Sikap "Batasi dan Bergerak ke Arah Pelarangan" terhadap Aset Kripto
Ringkasan Pasar AI
RBI India menegaskan kembali sikap restriktif terhadap kripto, secara eksplisit tetap menjadikan pelarangan sebagai opsi kebijakan dan mendesak institusi yang diatur untuk menghindari kepemilikan, perdagangan, atau memperoleh eksposur terhadap aset kripto dan stablecoin privat. Panduan tersebut meningkatkan persepsi risiko regulasi dan akses perbankan bagi sektor ini serta menyoroti kekhawatiran terkait stablecoin seputar kedaulatan moneter dan stabilitas keuangan. Meski mendukung CBDC dan membedakan RWA dari token spekulatif, nadanya negatif bagi adopsi lokal dan partisipasi institusional dalam jangka dekat.
Level dampak
● Sedang
Aset terdampak
BTC/USDT+1.09%
Wawasan AI · BTC/USDTWawasan AI
▼ Bearish
Trade sekarang
⚠️ Wawasan yang dihasilkan AI didasarkan pada konten berita dan disediakan untuk tujuan informasi saja. Wawasan ini bukan nasihat investasi dan tidak mencerminkan pandangan BingX. Investasi melibatkan risiko. Harap trade secara bertanggung jawab.
Menurut Huoxing Finance, pada 3 Juli Reserve Bank of India (RBI) dalam dokumen yang disampaikan kepada Standing Committee on Finance di Parlemen menegaskan kembali dukungannya terhadap pendekatan pengaturan aset kripto yang "bersifat membatasi dan cenderung menuju pelarangan". RBI menyatakan "pelarangan" masih merupakan salah satu opsi kebijakan yang diakui secara internasional dalam kerangka regulasi.
RBI merekomendasikan agar bank dan lembaga keuangan lain yang berada di bawah pengawasan tidak memegang, memperdagangkan, atau memiliki eksposur terhadap aset kripto maupun stablecoin yang diterbitkan pihak swasta, guna mencegah sistem keuangan terpapar risiko penularan (contagion). Bank sentral juga menilai penerapan rezim regulasi keuangan tradisional pada aset kripto dapat menyesatkan pasar karena memberi kesan legitimasi pada aset spekulatif yang dinilai tidak memiliki nilai ekonomi riil, sekaligus menciptakan rasa aman semu bagi pengguna.
RBI memperingatkan adopsi stablecoin secara luas berpotensi menggerus kedaulatan moneter India, melemahkan mekanisme transmisi kebijakan moneter, memecah sistem pembayaran, dan meningkatkan risiko terhadap stabilitas keuangan. Karena itu, RBI mendorong prioritas pengembangan infrastruktur pembayaran digital berdaulat, termasuk mata uang digital bank sentral (CBDC).
RBI juga mempertanyakan sejumlah peringkat yang menyebut India sebagai pemimpin global dalam adopsi kripto, dengan menyoroti kelemahan metodologi pada data yang disusun perusahaan analitik blockchain swasta. RBI mencatat saat ini terdapat 54 penyedia layanan kripto yang terdaftar pada Financial Intelligence Unit (FIU) India, dengan sekitar 39,3 juta pengguna terverifikasi KYC yang memegang aset kripto senilai kira-kira INR 20.437 miliar.
RBI menekankan pentingnya pembedaan yang jelas antara aset kripto spekulatif dan aset dunia nyata yang ditokenisasi (RWA), seperti obligasi pemerintah dan obligasi korporasi, agar inovasi dalam tokenisasi aset keuangan tidak terhambat.
