RBI dan SEBI Uji Coba "Demat 2.0": Obligasi Korporasi Bertoken dan Penyelesaian Digital Berbasis Blockchain serta CBDC

Reserve Bank of India (RBI) dan Securities and Exchange Board of India (SEBI) meluncurkan "Demat 2.0", sebuah program percontohan untuk menguji tokenisasi obligasi korporasi serta percepatan proses penyelesaian (settlement) menggunakan teknologi blockchain dan mata uang digital bank sentral (CBDC), menurut The Indian Express. Inisiatif yang diumumkan pada 10 September di Global Fintech Fest, Mumbai, ini dibuka dengan tiga penerbitan. Salah satunya adalah penerbitan Larsen & Toubro senilai Rs 500 crore yang didukung investor seperti SBI, Axis Bank, SBI Mutual Fund, dan NSDL. Ketua SEBI Tuhin Kanta Pandey mengatakan uji coba ini menilai apakah teknologi distributed ledger dapat mengintegrasikan sisi sekuritas dan settlement transaksi secara lebih rapat, sekaligus mempercepat penyelesaian dan mengotomatisasi sebagian layanan aset. Sejumlah institusi yang terlibat antara lain CDSL, NSDL, BSE, NSE, HDFC Bank, ICICI Bank, dan NPCI. "Demat 2.0" merupakan kelanjutan dari program Demat yang diluncurkan pada 1996, ketika kepemilikan saham berbasis kertas digantikan oleh catatan digital. Dalam kerangka baru ini, sekuritas bertoken dipadukan dengan aset penyelesaian digital dan smart contract, dengan CBDC digunakan sebagai instrumen settlement. Pandey menegaskan kerangka tersebut tetap menjaga kepastian hukum atas kepemilikan, sembari memperkenalkan infrastruktur pasar baru. Menurut Pandey, model ini berpotensi diperluas ke saham, reksa dana, dan emas. Sementara itu, commercial paper dan sertifikat deposito disebut sudah menggunakan bentuk bertoken melalui unified markets interface dan CBDC. Direktur Eksekutif RBI P. Vasudevan menambahkan RBI juga tengah mengkaji tokenisasi emas. Tokenisasi aset keuangan dilakukan dengan memecah aset menjadi unit digital yang lebih kecil, sehingga berpotensi menurunkan biaya kepemilikan dan memperluas akses investor ritel. Sebagai contoh, obligasi senilai Rs 10 lakh dapat dipecah menjadi unit bernilai Rs 100. Digitalisasi juga dinilai dapat memperkuat catatan kepemilikan dan mempersingkat periode settlement. Gubernur RBI Malhotra mengatakan pada acara tersebut bahwa India dapat berperan dalam membentuk arsitektur masa depan keuangan global dan menjadi mitra tepercaya di sektor ini. RBI juga mengembangkan infrastruktur publik digital seperti ULI, yang ditujukan menyediakan "rel bersama" untuk penyaluran kredit berbasis persetujuan (consent-based) dengan model serupa Unified Payments Interface.