Pemerintahan Trump siapkan 702 langkah deregulasi, sinyal kebijakan makin ramah kripto

Pemerintahan Trump merilis Unified Regulatory Agenda untuk 2026 dengan skala deregulasi yang jauh lebih besar. Dokumen tersebut memuat 702 aksi deregulasi di berbagai lembaga federal, naik tajam dari 482 aksi pada agenda tahun lalu. Dari sisi dampak fiskal, penghematan biaya regulasi untuk Tahun Anggaran (Fiscal Year/FY) 2026 diproyeksikan mencapai US$1,5 triliun. Angka ini membuat penghematan FY 2025 sebesar US$211,8 miliar terlihat kecil. Pejabat Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA) menyebutnya sebagai "upaya deregulasi paling berani sejauh ini". Target yang dikedepankan: pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan keterjangkauan di seluruh perekonomian AS. Pemangkasan regulasi ini mencakup sejumlah lembaga, termasuk Environmental Protection Agency (EPA), US Department of Agriculture (USDA), dan Commerce Department. Meski begitu, tidak ada indikasi bahwa 702 langkah tersebut secara spesifik menargetkan mata uang kripto. Agenda kali ini juga tidak memuat aturan baru khusus kripto maupun pencabutan aturan kripto tertentu. Meski tidak menyasar kripto secara langsung, agenda ini dinilai relevan dalam konteks kebijakan aset digital yang lebih luas. Sejak menjabat pada Januari 2025, pemerintahan Trump konsisten menampilkan pendekatan pro-inovasi terhadap aset digital, dan dorongan deregulasi dipandang sebagai bagian dari arah kebijakan tersebut. Sejumlah perintah eksekutif di awal masa jabatan meminta lembaga federal meninjau dan mengubah regulasi yang berdampak pada sektor aset digital. Pemerintahan juga membentuk Strategic Bitcoin Reserve serta mendukung GENIUS Act yang bertujuan membangun kerangka stabilitas (stability framework) tingkat federal untuk stablecoin. Langkah-langkah ini menandai perubahan arah dibanding pemerintahan sebelumnya. Pada era Biden, perusahaan kripto kerap menghadapi apa yang oleh pelaku industri disebut "regulation by enforcement", ketika perusahaan baru memahami batasan aturan setelah digugat karena dianggap melanggar. Analis menilai lingkungan kebijakan ini berpotensi menguntungkan perusahaan fintech dan pelaku aset digital, mengingat ketidakpastian regulasi selama ini sering menjadi hambatan terbesar bagi pertumbuhan. Ada pula dimensi daya saing global. Selama bertahun-tahun, perusahaan kripto memindahkan operasi ke luar negeri demi kepastian aturan. Singapura, UEA, dan Swiss termasuk yurisdiksi yang diuntungkan oleh ambiguitas regulasi di AS. Jika dorongan deregulasi berlanjut, tren tersebut berpotensi berbalik, menarik kembali talenta dan modal ke AS. Ujian utamanya ada pada pelaksanaan. Mengumumkan 702 langkah deregulasi satu hal, menerapkannya di birokrasi federal yang luas—dengan inersia institusional masing-masing—menjadi tantangan yang sama sekali berbeda.